DiksiNasinews.co.id, Ciamis – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, Jajang Miftahudin, memberikan peringatan tegas kepada calon legislatif (Caleg) untuk tidak menggunakan kampanye sebagai sarana nebeng program pemerintah.
Menanggapi pertanyaan mengenai izin caleg untuk menyuarakan program pemerintah dalam kampanye mereka, Jajang menegaskan bahwa hal itu adalah pelanggaran yang tidak diizinkan.
“Para caleg dilarang keras menggunakan materi program kampanye yang merupakan milik pemerintah. Sebaiknya kampanyekan program sendiri atau program partai,” ungkapnya mengutip insiden24.com. Senin (04/12/2023).
Dalam konteks penempatan Alat Peraga Kampanye (APK), Jajang menegaskan bahwa ada titik-titik tertentu yang mendapat izin.
“Penempatan APK tidak boleh sembarangan, seperti di fasilitas umum, rumah ibadah, sekolah, atau fasilitas umum lainnya,” katanya.
Dia menambahkan bahwa penempatan APK hanya mendapat izin di tempat-tempat yang pemiliknya telah mengizinkan. Terkait pelanggaran, Jajang menyatakan bahwa Bawaslu tidak akan langsung mengambil tindakan, namun akan melakukan penyelidikan jika ada laporan.
“Kami menerapkan strategi preventif atau pencegahan, bukan tindakan langsung,” katanya.
Sementara itu, untuk Kabupaten Ciamis, Jajang menyebutkan bahwa belum ada laporan pelanggaran semacam ini. Namun, dia menekankan bahwa jika ada pelanggaran, Bawaslu Ciamis akan menyelidikinya secara bertahap.
“Jika ada laporan, Bawaslu Ciamis akan menyelidikinya secara bertahap. Kami mengutamakan pendekatan pencegahan, bukan langsung melakukan tindakan,” jelasnya.
Terakhir, Jajang menekankan bahwa pelanggaran aturan meliputi pembagian uang, sembako, atau barang-barang kepada masyarakat.
“Pelanggaran aturan misalnya adalah membagi-bagikan uang, sembako, atau barang-barang kepada masyarakat. Sementara yang boleh misalnya adalah makan bersama atau snack yang habis di tempat,” tambahnya.
