Diksinasinews.co.id, JAKARTA – Saldo anggaran kas Pemerintah Daerah (Pemda) masih terparkir di perbankan sebesar Rp278,73 triliun hingga oktober 2022, naik Rp54,89 triliun atau 24,52 persen secara bulanan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan jumlah anggaran tersebut merupakan jumlah dengan rekor tertinggi sejak 2019.
“Kita lihat terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Harapannya pemerintah daerah bisa terus mendorong terutama saat tren ekonominya sudah mulai mengalami penurunan anggaran,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN mengutip dari KiTa November, Jumat (25/11/2022).
Sri Mulyani meminta, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Rp278,63 triliun di perbankan harapan dia bisa menjadi faktor untuk pendorong ekonomi lebih kuat lagi, terutama pada kuartal IV.
Faktor penyebab anggaran mengendap
Masih tingginya saldo anggaran pemda di perbankan ini antara lain penyabanya adalah tingginya penyaluran transfer ke daerah (TKD) pada Oktober 2022.
Kontribusi penyaluran TKD tertinggi pada Oktober 2022 terdiri dari penyaluran dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp50,7 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp13,8 triliun, dan DAK Non-Fisik Rp20,3 triliun.
Menkeu menyayangkan pendapatan yang tinggi belum sejalan dengan serapan belanja yang optimal.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menuturkan daerah yang masih tinggi kepemilikan anggaran di perbankan ialah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, serta Kalimantan Timur.
Seperti kita ketahui, APBN hingga akhir Oktober 2022 mengalami defisit Rp169,5 triliun. Jumlah ini setara 0,91 persen dari produk domestik bruto (PDB).
TKD Rp678,23 triliun atau 84,4 persen dari target. Sebagian besar jenis anggaran mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemerintah daerah (pemda) yang lebih baik.
Sementara belanja negara mencapai Rp2.351 triliun atau baru 75,7 persen dari target. Jumlah ini berarti mengalami pertumbuhan 14,25 yoy.
Comment