DiksiNasinews.co.id, Jakarta – Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), seharusnya menjadi salah satu institusi kebanggaan di bumi pertiwi. Namun ibarat pepatah, gegara nila setitik maka rusak susu sebelanga. Peristiwa dugaan penculikan dan pengaiayaan, yang melibatkan salah satu anggota Paspampres mengejutkan warganet.
Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengungkapkan dukungannya terhadap hukuman mati bagi oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang diduga terlibat dalam penganiayaan hingga menyebabkan kematian seorang warga asal Aceh.
Fadli Zon, mengecam tindakan keji ini dalam pernyataan resminya di Jakarta. Senin, (28/08/2023).
“Dalam peristiwa yang sangat tidak berperikemanusiaan dan sadis ini, saya dengan tegas mengutuk tindakan keji oknum pelaku,” ujar Fadli Zon.
Fadli Zon juga menunjukkan persetujuannya terhadap pernyataan Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, yang ingin memberikan hukuman maksimal, yakni hukuman mati, kepada pelaku.
“Saya setuju dengan pernyataan Panglima TNI yang ingin melihat para pelaku mendapat hukuman maksimal, yakni dengan hukuman mati atau minimal hukuman seumur hidup,” tegasnya.
Legislator dari Dapil Jawa Barat V ini juga menekankan pentingnya penyelesaian cepat, adil, dan transparan dalam kasus ini untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat.
Ia berpendapat bahwa tindakan kekerasan semacam ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.
Fadli Zon juga menyayangkan perilaku oknum militer yang seharusnya bertanggung jawab atas keamanan presiden, keluarganya, dan tamu kenegaraan. Ia menegaskan bahwa Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) seharusnya menjadi pasukan yang paling disiplin dan berhati-hati.
“Paspampres adalah satuan elite TNI yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan presiden, keluarganya, dan tamu kenegaraan. Jadi, jika ada oknum yang melakukan tindakan kriminal seperti penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan, hukumannya harus seberat-beratnya,” jelas Fadli Zon.
Fadli menekankan bahwa tindakan kekerasan yang terjadi oleh oknum militer atau pasukan pertahanan Negara sangat memprihatinkan.
Hal ini tidak hanya merusak citra institusi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap TNI. Pada dasarnya TNI memiliki tugas, melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman dan gangguan apapun.
“Peristiwa kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku jangan sampai ada pembenaran. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat,” tandas Fadli.
