DiksiNasinews.co.id, JAKARTA – Mafia beras membuat Bulog atau Badan Urusan Logistik geram. Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku sangat geram dan menyatakan perang.
Budi menuturkan telah menelusuri dan merekam pengakuan para pedagang yang telah mendapat perlakuan intimidasi dari para mafia beras.
“Ada rekamannya semua, siapa yang hadir, saya tahu di mana tempatnya dan model apa perman-preman ngumpulin pedagang terus diintimidasi begini dengan mendapatkan harga beras mahal,” tuturnya kepada wartawan pada Jumat, 20 Januari 2023 lalu.
Dikutip dari Tempo.co.
Maka dari itu, Bulog menyatakan akan menjual stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudangnya secara terbuka, yang artinya penjualan dilakukan tanpa perantara sehingga pedagang bisa mendapatkan harga sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah
Rp.8.300 per kilogram.
Ia menilai seharusnya harga beras paling tinggi di tingkat konsumen hanya Rp 9.000 per kilogram. “Tapi yang terjadi apa? Harganya tetap tinggi,” kata dia.
Budi menuding bahwa keberadaan mafia yang mengerek harga beras di level pedagang itu sebagai biang keroknya, apabila pedagang mendapat harga yang tinggi, tentu harga di level konsumen akan melonjak.
Budi menekankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah langsung menugaskannya untuk menggelontorkan sebanyak mungkin stok CBP untuk meredam kenaikan harga beras dan ia menepis kabar yang menuding dirinya sebagai pihak yang memonopoli perdagangan komoditas beras.
“Tidak benar bahwa saya yang paling utama yang mendapatkannya, saya paling berhak, nggak ada jadi tidak ada monopoli terus penguasaan,” ujarnya.
Langkah Dirut Bulog Dalam Memerangi Mafia Beras
1. Melapor ke Jokowi
Sebelumnya Buwas juga sudah melapor ke Presiden Jokowi soal mafia beras tersebut. Kepala negara, kata Buwas, menaruh perhatian besar soal itu karena bakal berdampak ke kenaikan harga beras yang pada gilirannya mengerek laju inflasi.
Oleh sebab itu, Bulog beserta Kementerian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional alias Bapanas diperintahkan untuk segera menyalurkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) agar lonjakan harga di pasaran bisa diredam.
Jokowi, menurut Buwas juga berpesan agar Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan untuk mengawasi penyaluran CBP itu. Terlebih CBP yang akan disalurkan meliputi beras impor dengan kualitas premium. Sehingga dikhawatirkan bakal ada akal-akalan distributor yang menjual beras tersebut secara komersial dengan keuntungan yang besar.
2. Memotong jaringan birokrasi penyebab mahalnya beras
Selain menyarankan penanganan persuasif, Buwas juga mengatakan Bulog sudah mulai memotong jaringan-jaringan birokrasi yang dianggap kurang jalan sehingga membuat harga beras lebih mahal.
“Siapa yang mau main beras kalau itu diawasin? Orang jumlahnya cukup, kok. Banyak. Asalkan betul-betul tersebar merata dan tersampaikan ke masyarakat,” ujar Buwas.
3. Minta ditangani persuasif
Perihal hukuman pidana untuk mafia beras, Buwas mengatakan penindakan bisa dilakukan secara persuasif. Dengan begitu, pihak-pihak yang terlibat tidak mengulang perbuatannya.
“Tujuan dari hukuman atau penindakan kan itu. Percuma ditahan atau ditangkap, tapi tidak selesai persoalannya, malah mungkin berkembang,” lanjut Buwas.
Ketika ditanya perihal kinerja Satgas Pangan dalam mengurus mafia beras, Buwas menyakini mereka telah bekerja keras. Data-data terkait mafia beras juga sudah dia berikan pada Satgas Pangan.
“Beliau (Satgas Pangan) juga ikut terjun ke lapangan mengawasi, termasuk mengawasi beras-beras operasi pasar yang kita turunkan ke pasar dan retail,” tutur dia.
Berkaitan dengan penangkapan mafia beras tersebut, Buwas mengatakan jika percuma oknum-oknum tersebut ditangkap kalau persoalan utamanya tidak diselesaikan.
“Nah, persoalnya kemarin saya sampaikan mafia ini bukan kewenangannya (Bulog). Penyelesaian itu sudah ada yang bertanggung jawab” tutupnya.
