DiksiNasinews.co.id, Jogjakarta – Kejaksaan Agung kembali mengumumkan berita mengejutkan, kasus korupsi terkait proyek BTS 4G yang sebelumnya telah melibatkan salah satu Mentri era Jokowi ini. Kejagung tetapkan WP sebagai tersangka baru, menyusul mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Johnny G. Plate. Selasa, ( 23/05/2023).
WP secara mengejutkan terkena pasal mengenai korupsi terkait proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika pada rentang tahun 2020 hingga 2022. WP sendiri merupakan orang kepercayaan dari tersangka terdahulu, yakni Irwan Hermawan.
WP akhirnya resmi menjadi tersangka setelah ditangkap oleh tim Jampidsus bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Kulon Progo di Keimigrasian Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada hari Senin, 22 Mei 2023, tepat pukul 11.00 WIB. Aksi penangkapan tersebut memicu perhatian publik yang begitu besar.
Setelah berhasil mengamankan WP, yang sebelumnya hanya berstatus sebagai saksi, pihak berwenang langsung membawa WP ke Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung untuk menjalani serangkaian pemeriksaan yang intensif. Keputusan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak yang menginginkan keadilan terwujud dalam kasus yang menghebohkan ini.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, I Ketut Sumedana, dalam keterangannya yang resmi pada hari yang sama, Selasa, 23 Mei 2023, mengungkapkan, “Setelah melalui pemeriksaan yang teliti dan didasarkan pada fakta serta bukti yang telah terkumpul, Tim Penyidik dengan tegas menetapkan status saksi WP menjadi tersangka, dengan merujuk pada Surat Penetapan Tersangka bernomor: TAP-05/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.”
Peran yang diemban oleh WP dalam kasus ini, merupakan mata rantai penting sebagai penghubung antara Irwan dan pihak-pihak terkait. Sebelumnya tersangka menjadi sorotan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika selama periode 2020 hingga 2022. Fungsi strategisnya ini menambahkan dimensi yang lebih kompleks pada kasus tersebut.
Tersangka WP akan ditahan selama 20 hari, mulai tanggal 23 Mei 2023 hingga 11 Juni 2023, di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Keputusan penahanan ini tertuang dalam Surat Perintah Penahanan bernomor: Prin-23/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.
Ketut menjelaskan, “Akibat perbuatan yang dilakukan, Tersangka WP diduga melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.” Hal ini menambah keparahan kasus yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung, dan memberikan tanda serius terhadap kejahatan yang dilakukan.
Kasus ini semakin kompleks dengan penetapan tujuh orang sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Selain WP, terdapat nama-nama yang cukup terkenal dalam lingkungan BAKTI Kominfo dan perusahaan terkait. Para tersangka tersebut meliputi Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Komisaris PT Solitechmedia Sinergy, Irwan Hermawan; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto; tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia, Mukti Ali; mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate; serta WP.
Kejaksaan Agung menegaskan komitmen mereka dalam menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan pemberantasan korupsi. Mereka memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara transparan dan adil, tanpa adanya campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun.
Keterlibatan tersangka WP sebagai penghubung yang setia dari Irwan Hermawan menjadi bagian penting dalam upaya penyelidikan dan pengungkapan kebenaran dalam kasus ini. Kejaksaan Agung berharap melalui proses hukum yang berlangsung, keadilan akan ditegakkan dan korupsi akan dihapuskan, serta masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum.
Kasus ini telah menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Masyarakat berharap agar Kejaksaan Agung dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku kejahatan korupsi.
