DiksiNasinews.co.id, Jakarta – Kasus dugaan korupsi yang melibatkan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menyeret sejumlah individu, termasuk Johnny G Plate, mantan Menteri Kominfo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Besarnya nilai korupsi dalam proyek BTS 4G ini diperkirakan mencapai Rp 8 triliun. Angka yang “menggemparkan” ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat Indonesia, berapa Harga Menara BTS 4G ?
Zulfadly Syam, Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menjelaskan bahwa Harga Menara BTS 4G berkisar antara Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar. Ia juga menjelaskan bahwa harga tersebut bergantung pada beberapa faktor, seperti lokasi, jalur distribusi material, grounding, dan harga tanah.
Sedangkan untuk antena BTS, Zulfadly menjelaskan bahwa antena tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab operator untuk menyediakan.
“Biaya pembangunan menara menjadi tanggung jawab pihak terkait. Antena berasal dari operator. Satu menara seharusnya dapat menampung sekitar 2-6 operator,” ungkap Zulfadly. Selasa (23/05/2023).
Zulfadly menjelaskan bahwa rentang harga tersebut masih masuk dalam batas wajar, terutama jika pembelian material pembangunan terjadi secara massal.
Ketika membahas mengenai waktu penyelesaian pembangunan, Zulfadly menyatakan bahwa hal tersebut juga tergantung pada beberapa faktor, seperti proses perancangan, lokasi, dan fondasi.
“Namun, secara umum, proyek tersebut dapat selesai dalam waktu kurang dari 4-6 bulan,” kata Zulfadly.
Kasus korupsi yang terkait dengan proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI telah memicu kehebohan di kalangan masyarakat Indonesia.
Seluruh proyek tersebut terletak di wilayah 3T, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.
Selain Johnny G Plate, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harga Menara BTS 4G, termasuk Anang Latif, yang menjabat sebagai Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).
Proyek tersebut seharusnya selesai pada bulan Desember 2021, namun molor hingga Maret 2022. Dari anggaran sebesar Rp 10 triliun, namun pada laporan hanya sekitar Rp 2 triliun.
“Dana sebesar Rp 10 triliun seharusnya keluar pada bulan Desember 2021, namun molor hingga Maret. Laporan yang riil hanya sebesar Rp 2,1 triliun, sehingga Rp 8 triliun menjadi dasar pemeriksaan hukum oleh Kejagung.” Kata Menko Polhukam, Mahfud Md, yang juga bertindak sebagai Pelaksana Tugas Menkominfo.
