DiksiNasi, Ciamis – Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, menyuarakan kegelisahan mereka terhadap lonjakan harga beras yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan semangat yang tinggi, mereka menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Pendopo, menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah ini.
Kebijakan Pemkab Kurang Efektif
Yosep Syaiful, Koordinator Lapangan aksi dari PMII, mengkritik keras kebijakan Pemkab yang mereka rasa kurang efektif dalam mengendalikan harga pangan.
“Kami telah melihat langsung bagaimana kebijakan saat ini tidak berhasil menstabilkan harga beras. Pemkab harus lebih proaktif dan berpihak pada rakyat kecil,” ungkap Yosep. Senin, (04/03/2024).
Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diinisiasi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), yang menurut mereka belum mampu mengatasi kenaikan harga beras di pasaran.
“Perlu ada evaluasi mendalam terhadap efektivitas program SPHP. Kami khawatir program ini hanya menjadi gimmick menjelang musim pilkada tanpa memberikan solusi nyata,” jelas Yosep.
Menyoal CBP dan CPPD
Yosep juga menyoroti masalah terkait ketersediaan data Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), yang menurutnya sulit mereka akses dan tidak transparan.
“Kami membutuhkan data konkret tentang stok pangan, namun hingga saat ini masih kesulitan mendapatkannya,” keluhnya.
Faktor Penentu Nilai Jual
Selain itu, PMII juga menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga beras, seperti tingginya biaya produksi yang sedikit terpengaruh oleh harga BBM dan kelangkaan pupuk. Yosep menuding adanya kemungkinan praktik penimbunan oleh mafia pangan yang memanfaatkan surplus pasokan beras untuk keuntungan pribadi.
“Pemerintah harus ingat, harga BBM serta langkanya pupuk menjadi beberapa faktor penentu tingginya biaya produksi. Kami menduga, jika surplus pasokan panen raya sebelumnya menjadi celah nakal mafia untuk menimbun atau bahkan menjualnya ke luar Ciamis” kata Yosep.
Dalam upaya mencari solusi, PMII mendesak Pemkab Ciamis untuk duduk bersama dan melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan pangan yang ada.
“Kami siap menggelar aksi unjuk rasa lebih besar jika tuntutan kami tidak mendapat respons yang memuaskan. Kita, harus bekerja sama mencari jalan keluar dari krisis pangan ini demi kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh,” tegas Yosep menutup wawancara.
Gerakan yang menjadi aksi dari PMII ini, menggambarkan urgensi masalah pangan yang tidak hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Namun juga keseluruhan masyarakat, yang akan terdampak. Mereka berharap, Pemkab Ciamis dapat segera mengambil tindakan efektif untuk menstabilkan harga beras dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
