DiksiNasi, Ciamis – Pemberantasan judi online di Indonesia belum menjangkau bandar level atas, demikian ungkap pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto.
Meskipun penangkapan terhadap pelaku judi online marak dilakukan, namun nyaris tidak menyentuh akar permasalahan.
Menurut Bambang, pergerakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian cenderung menyasar mereka yang terpapar atau operator di level bawah. “Tidak menyentuh bandar-bandar di level atas,” ungkapnya.
Pendapat ini disampaikan Bambang dalam merespons wacana pembentukan Satuan Tugas Judi Online oleh pemerintah. Meskipun banyak bandar beroperasi di luar negeri, hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak mengambil tindakan tegas.
“Tetap pemberantasan judi kami lakukan selagi judi ini bukan sesuatu yang legal di negara kita,” tegasnya.
Perlunya Penegakan Hukum yang Efektif
Bambang menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam pemberantasan judi online. Menurutnya, selama ini banyak penangkapan hanya terjadi pada tingkat operator, sementara bandar di level atas sering luput dari jeratan hukum.
“Harus bisa menangkap bandar di level atas,” ujarnya tegas.
Tantangan dalam Pemberantasan Judi Online
Aksi ini, menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterlibatan oknum di kepolisian serta kompleksitas transaksi keuangan dan infrastruktur penyedia layanan. Bambang menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai lembaga, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam upaya pemberantasan ini.
Penegasan Dari Pemerintah
Menyikapi isu ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menindak tegas praktik judi online. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri.
Kesimpulan
Aksi ini di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menjangkau para bandar di level atas. Penegakan hukum yang efektif dan keterlibatan berbagai lembaga menjadi kunci dalam upaya ini. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online memiliki mandat yang cukup kuat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu.
