DiksiNasinews.co.id, Ciamis – Ombudsman RI memberikan dorongan kepada masyarakat, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat, untuk tidak ragu melaporkan masalah dalam pelayanan publik. Kolaborasi antara Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, dan perwakilan Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, menyelenggarakan acara sosialisasi dan diskusi publik untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Ciamis.
Acara tersebut berjudul ‘Mengoptimalkan Akses Pengaduan Pelayanan Publik di Kabupaten Ciamis’ dan diadakan di Aula STIKes Muhammadiyah Ciamis. Kamis, (03/08/2023).
Menurut Yanuar, salah satu indikator kemajuan suatu negara adalah kualitas pelayanan publiknya. Jika pelayanan publik baik, menunjukkan bahwa negara tersebut dalam keadaan baik, dan sebaliknya.
“Bagi saya, salah satu ciri kemajuan suatu negara adalah pelayanan publiknya. Jika pelayanan publiknya baik, itu menandakan negara tersebut dalam kondisi yang baik. Namun, jika pelayanan publiknya buruk dan tidak optimal, itu merupakan pertanda bahwa ada masalah yang perlu mendapat perbaikan di negara tersebut,” ujar Yanuar.
Dadan Suparjo Suharmawijaya, Anggota Ombudsman RI, juga menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dan organisasi masyarakat dalam menjadi mitra Ombudsman untuk menangani ketidakadilan dalam pelayanan publik.
“Tentu saja peran serta Mahasiswa dan masyarakat sangat penting, kami harap mereka bisa bermitra dengan Ombudsman demi pelayanan publik yang lebih baik” tutur Dadan.
Masyarakat dapat dengan leluasa melaporkan masalah pelayanan, terutama melalui saluran Ombudsman. Bisa dengan menghubungi telepon 137, email, atau melalui kunjungan langsung ke kantor perwakilan Ombudsman di Bandung.
“Jangan bingung untuk melaporkan, bisa menghubungi 137 via telepon, kirim email atau langsung saja datang ke kantor perwakilan di Bandung” ucap Dadan.
Dadan menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk memperbaiki pelayanan publik dan memastikan kemajuan suatu negara. Dadan pun menambahkan jika para pemangku jabatan, jangan menyepelekan masyarakat dalam tatanan pemerintahan.
“Jangan macam – macam, sekarang sudah era digital, beranjak ke citizen centris artinya masyarakat yang menjadi pusat” papar Dadan.
Dewasa ini, apa yang pemerintah lakukan tidak cukup hanya dengan membuka akses semata. Pada saat bersamaan, mereka harus mengetahui apa sebenarnya keinginan masyarakat.
“Masyarakat sekarang menjadi pusat dari kebijakan, pemerintah harus peka dengan keinginan masyarakat. Mereka, bisa saja mengeluarkan pendapatnya melalui medsos misalnya. Ini terjadi karena, kita sekarang sedang menuju Citizen Driven. Dalam arti lain, kini saatnya masyarakat yang mempunyai kendali” pungkas Dadan.
